H i s a b

Hisab berasal dari bahasa Arab "hasaba" artinya menghitung, mengira dan membilang. Jadi hisab adalah kiraan, hitungan dan bilangan. Kata ini banyak disebut dalam al-Quran diantaranya mengandung makna perhitungan perbuatan manusia. Dalam disiplin ilmu falak (astronomi), kata hisab mengandung arti sebagai ilmu hitung posisi benda-benda langit. Posisi benda langit yang dimaksud di sini adalah lebih khusus kepada posisi matahari dan bulan dilihat dari pengamat di bumi. Hitungan posisi ini penting dalam kaitannya dengan syariah khususnya masalah ibadah misalnya; shalat fardu menggunakan posisi matahari sebagai acuan waktunya, penentuan arah kiblat dengan menghitung posisi bayangan matahari, penentuan awal bulan hijriyah dengan melihat posisi bulan dan mengetahui kapan terjadi gerhana dengan menghitung posisi matahari dan bulan.

Jenis Hisab dalam Falak

Hisab Falak meliputi beberapa perhitungan astronomis khusus menyangkut posisi bulan dan matahari untuk mengetahui kapan dan di permukaan bumi mana peristiwa astronomis itu terjadi. Hisab yang berkembang awalnya hanya hisab terhadap awal bulan komariyah atau hijriyah. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hisab berkembang dan menghasilkan beberapa macam hisab yang tentunya masih juga berkaitan dengan ibadah yaitu:

Hisab Awal Bulan Komariyah / Hijriyah Program lisensi Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Departemen Agama RI ini direlease mulai tahun 1996 bersama dengan jasa pembuat software IQsoft. Walaupun sangat sederhana program ini cukup untuk mengetahui posisi hilal dan waktu shalat. Dapat didownload di bawah ini disertai dengan calculator berformat excel.
download : winhisab 2.00 - calculator ephemeris (xls)

Hisab Waktu Shalat dan Imsakiyah
download : jadwalsholat.jpg
download : jadwal Imsakiyah 1430 H.

Hisab Arah Kiblat
- Hisab dengan google earth
- Hisab Arah Kiblat berdasarkan Bayangan Matahari
  Matahari berada tepat di atas ka'bah setiap tahunnya ada dua waktu, yaitu pada tanggal 28 Mei pukul 16:18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16:27 WIB, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
  - Tentukan lokasi masjid/mushalla/langgar atau rumah yang akan diluruskan arah kiblatnya.
  - Sediakan tongkat lurus sepanjang 1 sampai 2 meter dan peralatan untuk memasangnya. Siapkan juga jam/arloji yang sudah dikalibrasi waktunya secara tepat dengan radio/televisi/internet.
  - Cari lokasi di samping Selatan atau di halaman masjid yang masih mendapatkan penyinaran matahari pada jam-jam tersebut serta memiliki permukaan tanah yang datar dan pasang tongkat secara tegak dengan bantuan pelurus berupa tali dan bandul. Persiapan jangan terlalu mendekati waktu terjadinya istiwa utama agar tidak terburu-buru.
  - Tunggu sampai saat yang tepat (tanggal 28 Mei pukul 16:18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16:27 WIB), amatilah bayangan matahari yang terjadi (toleransi +/- 2 menit)
  - Di Indonesia peristiwa Istiwa Utama terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah Barat agak serong ke Utara merupakan arah kiblat yang tepat.
  - Gunakan tali, susunan tegel lantai, atau pantulan sinar matahari menggunakan cermin untuk meluruskan lokasi ini ke dalam masjid / rumah dengan menyejajarkannya terhadap arah bayangan.
  - Tidak hanya tongkat yang dapat digunakan untuk melihat bayangan. Menara, sisi selatan bangunan masjid, tiang listrik, tiang bendera atau benda-benda lain yang tegak. Atau dengan teknik lain misalnya bandul yang kita gantung menggunakan tali sepanjang beberapa meter maka bayangannya dapat kita gunakan untuk menentukan arah kiblat. (sumber: hanieftrihantoro.wordpress.com)

Hisab Gerhana Matahari dan Bulan

Hisab Konversi Penanggalan Hijriyah - Masehi

R u k y a t

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak (Bulan Baru). Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyat dilakukan setelah matahari terbenam, hilal hanya tampak setelah matahari terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (Maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah.Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai magrib esok harinya.

Read User's Comments(0)

HAJI

20.05.00 |

Makna Haji

Kata "haji" berasal dari "hajja-yahijju-hijjun" (kata benda) dan "hajja-yahujju-hajju" (kata sifat). Namun kata ini juga bisa berbentuk "hajja-yahujju-hujjatun", yang memiliki makna lain. Hajja yang menghasilkan kata "hijjun" maupun "hajjun" inilah yang diartikan sebagai ibadah haji, atau perjalanan yang disengaja. Sedangkan hajja yang menghasilkan "hujjatun" bermakna "alasan, tanda atau alamat".

Secara syar'i, haji berarti "melakukan perjalanan dengan disengaja ke tempat-tempat suci dengan amalan-amalan tertentu dengan niat beribadah kepada Allah SWT". Sedangkan definisi lain, sesuai makna kedua dari haji, adalah "melaksanakan rukun Islam yang kelima sebagai alamat penyempurnaan keislaman seorang Muslim".

Hukum dan Kedudukan Haji

Sepakat para ulama dan seluruh ummat bahwa haji merupakan "kewajiban dan fardhu 'ain" atas semua Muslim, pria maupun wanita, yang telah memenuhi persyaratannya, sekali dalam seumur hidup. Sedangkan kedudukan haji dalam Islam adalah Rukun Islam yang kelima.

Syarat-Syarat Kewajiban Haji

Islam;

Berakal;

Baligh;

Merdeka;

Mampu (istitha'ah);

Muhrim (bagi wanita, menurut Imam Ahmad).

Macam-Macam Pelaksanaan Haji

Ifrad: Yaitu melakukan niat haji semata (tanpa umrah). Tanpa DAM;

Qiran: Melakukan niat haji dan Umrah sekaligus. Dam diharuskan;

Tamattu': Berniat umrah pada bulan-bulan haji, lalu pada tgl 8 Dzulhijjah melakukan niat haji. DAM diharuskan, atau berpuasa 3 hari di tanah suci dan 4 hari jika telah kembali ke negara asal.

Rukun-Rukun Haji (jika ditinggalkan, haji menjadi batal)

Ihram;

Wukuf di Arafah;

Thawaf Ifadhah;

Sa'i;

Tahallul;

Berurut (menurut Imam Syafi'i).

Wajib-wajib Haji (jika ditinggalkan, wajib membayar DAM)

Berihram dari Miqat;

Mengucapkan Talbiyah (minimal sekali);

Memakai pakaian khusus (pria: 2 potong kain tak berjahit. Wanita pakaian Muslimah);

Berada di Arafah hingga terbenam matahari;

Mabit di Muzdalifah (minimal lewat ½ malam);

Melempar Jumrah (hari pertama hanya Aqabah. Disusul 2-3 hari melempar seluruh Jumrah)
Mabit di Mina (2-3 malam);

Tawaf Wada'.

Manasik Haji

KUA Mulyorejo memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya di bidang urusan haji yaitu membantu para jamaah haji dengan melaksanakan bimbingan manasik haji.

Read User's Comments(0)

Nikah dan Rujuk

18.18.00 |

pernikahan

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup bersama sebagai suami-istri di luar pernikahan adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk dosa besar.

Dasar dan Tujuan

Dasar dan Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam adalah:

Melaksanakan Sunnatullah sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekerti baik. termasuk hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Q.S. An-Nuur : 32)

Melaksanakan Sunnah Rasul sebagaimana tersebut dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, "Pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2:

Dalam pasal 1 dijelaskan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:
- Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Administrasi Pernikahan

Calon pengantin harus melengkapi administrasi sebagai berikut:
Persyaratan Umum

Photocopy KTP masing- masing calon suami & istri

Photocopy KK masing- masing calon suami & istri

Pas Photo 2x3 berwarna masing-masing 3 lembar

N1, N2 dan N4 dari Kelurahan (sebelumnya minta surat pengantar dari Rt dan Rw setempat)

Surat izin orang tua (N5)

Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dengan materai 6.000

N6 dari kelurahan (bagi janda/ duda cerai mati)

Akte Cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/ duda cerai hidup)

Persyaratan Khusus

Surat Dispensasi Nikah dari Kecamatan Setempat bagi Calon Pengantin yang mendaftarkan diri kurang dari 10 hari kerja dari tanggal pernikahannya

Surat izin Komandan bagi anggota ABRI

Izin Pengadilan bagi calon Pengantin di bawah umur

Izin poligami dari Pengadilan bagi yang beristri lebih dari seorang

Surat Rekomendasi Nikah bagi calon pengantin wanita dari luar daerah

Surat Keterangan Model K1 bagi WNI keturunan asing

Persyaratan Nikah Campuran

Akte Kelahiran/ Kenal lahir

Surat tanda melapor diri (STMD) dari Kepolisian

Surat Keterangan Model K II dari Dinas Kependudukan

Tanda lunas pajak bangsa asing

Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari imigrasi

Pasport

Surat Keterangan dari Kedutaan/ Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan

Rujuk

Rujuk adalah kembalinya pasangan ke dalam status status suami istri yang sah setelah terjadinya thalaq. Ketika pasangan suami istri melakukan thalaq yang dijatuhkan oleh suami, maka otomatis hubungan suami istri antara keduanya menjadi putus. Karena telah terjadi thalaq satu. Namun tidak secara total. Karena syariat memberikan suatu masa tertentu untuk rujuk atau kembali.

Ini adalah bentuk hikmah syar‘iyah dimana pasangan itu masih diberi kesempatan untuk berpikir ulang dalam suasana yang lebih tenang. Masa itu adalah masa ‘iddah yang lamanya adalah tiga kali suci dari haidh buat si istri menurut pendapat yang rajih dari jumhur ulama.

Jika dalam masa iddah itu suami berubah pikiran dan ingin kembali lagi kepada istrinya (rujuk), maka cukup dilakukan dengan perbuatan saja seperti hubungan suami istri, tanpa disyaratkan dengan lafaz tertentu. Juga tidak dibutuhkan saksi-saksi dari pihak lain. Karena masalah ini adalah masalah internal keluarga itu.

Selama masa ‘iddah, seorang wanita masih menjadi hak suaminya. Dia tidak boleh menerima lamaran orang lain apalagi menikah dengan laki-laki lain. Namun bila rujuk baru dilakukan setelah masa iddah terlewati (tiga kali masa suci dari haidh), hubungan suami istri telah putus total. Untuk bisa rujuk dibutuhkan pernikahan baru lagi dengan mas kawin yang baru, juga harus ada wali dan dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan itu. Hanya dengan pernikahan baru lagi itulah hubungan suami istri bisa dilaksanakan kembali.

Di masa berikutnya, bila terjadi lagi masalah antara keduanya dan suaminya menjatuhkan thalaq, berarti sekarang sudah thalaq dua. Kasusnya masih sama persis dengan thalak satu dimana selama masa ‘iddah masih berlaku, suami masih berhak untuk rujuk (kembali) pada istrinya tanpa harus dengan ikrar atau syarat tertentu. Cukup dengan perbuatan yang mencerminkan hubungan suami istri (jima‘) maka rujuk mereka sudah resmi. Dan bila setelah melewati masa iddah, harus dengan nikah baru lagi.

Dan ini adalah batas terakhir untuk kasus rujuk seperti ini. Karena bila thalaq itu terjadi lagi untuk yang ketiga kalinya, maka hubungan suami istri itu benar-benar telah putus total dan tidak ada kesempatan untuk rujuk. Juga tidak ada masa iddah. Sekali jatuhkan thalaq untuk yang ketiga, maka saat itu pula putus hubungan suami istri.

Masih Mungkinkah Rujuk?

Rujuk dari thalaq tiga hanya boleh dilakukan bila ada Muhallil. Yaitu si istri yang telah dithalaq itu telah menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang syar‘i dan serius, bukan sekedar membuat alasan yang membolehkan. Dan bila pada waktu tertentu atas taqdir Allah- mereka bercerai, maka barulah suami yang pertama tadi boleh menikahinya dengan syarat bahwa iddah wanita itu atas thalaq dari suami kedua telah berakhir.

Read User's Comments(0)

PROSEDUR WAKAF

17.48.00 |

Prosedur Wakaf

Syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah Wakaf di KUA Kec. Mulyorejo Kota Surabaya :

Datang ke KUA untuk pembuatan AIW/APAIW dengan membawa dokumen sebagai berikut:

Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
Surat Pernyataan Wakaf , asli dan Foto Copy rangkap 4.
Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya yang ditanda tangani Ketua dan diketahui oleh Lurah setempat.
Mengisi Formulir Model WK dan WD.
Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
Foto Copy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nadzir Wakaf.
Foto Copy KTP para Saksi.
Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
Menanda tangani Ikrar Wakaf (W1) bagi Wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas.
Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN (blanko ada di KUA).

Ilustrasi Proses Wakaf :

Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

(Gambar Searah jarum jam)

Sebuah Keluarga di Kec. Mulyorejo bermusyawarah terlebih dahulu untuk mewakafkan tanah miliknya
Kepala Keluarga (selaku Wakif), bersama Nadzir (Pengurus wakaf) dan saksi datang ke KUA Kec. Mulyorejo menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nadzir
Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW, selanjutnya membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.
Wakif, Nadzir dan saksi pulang dengan membawa AIW (form W.2a).
PPAIW atas nama Nadzir menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran Tanah Wakaf dengan pengantar form W.7
Kantor Pertanahan memproses sertifikat Tanah Wakaf
Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Nadzir, selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf form W.4

Read User's Comments(0)

PRODUK HUKUM

17.39.00 |

Undang-Undang

TAHUN 2008

Undang-Undang No 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 13 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang No 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi

TAHUN 2006

Undang-Undang No 5 Tahun 2006
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)

Undang-Undang No 6 Tahun 2006
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)

Undang-Undang No 7 Tahun 2006
Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang No 36 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

TAHUN 2004

Undang-Undang No 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No 3 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

TAHUN 2003

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

TAHUN 2002

Undang-Undang No 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

TAHUN 2001

Undang-Undang No 18 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang No 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

TAHUN SEBELUMNYA

Undang-Undang No 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas

Undang-Undang No 38 Tahun 1999
Tentang Zakat

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Peraturan Pemerintah

TAHUN 2010

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

TAHUN 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

TAHUN 2008

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2008
Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

TAHUN 2007

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007
Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

TAHUN 2006

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf

TAHUN 2005

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan

TAHUN 2004

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004
Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004
Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

TAHUN 2003

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden

TAHUN 2005

Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2005
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005
Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

TAHUN 2004

Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2004
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2004
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2004
Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2005

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang

Keputusan Presiden No. 93 Tahun 2004
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

TAHUN 2003

Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2003
Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Keputusan Presiden No. 45 2003
Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2004

Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2003
Tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan 2004

TAHUN 2002

Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2002
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

TAHUN 2001

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001
Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Peraturan Presiden

TAHUN 2010

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014

TAHUN 2009

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009
Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara(pdf)

TAHUN 2008

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2008
Tentang Pengelola Dana Abadi Umat (pdf)

TAHUN 2007

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2007
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado

TAHUN 2006

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2006
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006
Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Th 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2006
Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon

TAHUN 2005

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2005
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Repubilik Indonesia

Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2005
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2005
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten

Instruksi Presiden

TAHUN 2004

Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

TAHUN 1983

Inpres Nomor 15 Tahun 1983
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Keputusan Menteri Agama

KMA 94 Tahun 2010"
Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

KMA 1 Tahun 2010"
Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian

KMA 139 Tahun 2009"
Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H

KMA No. 59 Tahun 2007
Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M

KMA No. 81 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama

KMA No. 9 Tahun 2004
Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H

KMA No. 554 Tahun 2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama

KMA No. 518 Tahun 2001
Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksanaan dan penetapan pangan halal

KEPUTUSAN DIRJEN

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005
Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004
Tentang Sistem Pendaftaran Haji

Peraturan Menteri Agama

PMA Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Nikah

PMA Nomor 9 Tahun 2007
Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 8 Tahun 2007
Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

PMA Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran

PMA Nomor 30 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2008

PMA Nomor 21 Tahun 2006
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

PMA Nomor 21 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

Instruksi Menteri Agama

INSTRUKSI MENTERI AGAMA

Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007
Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981
Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Peraturan Lintas Departemen

PERATURAN BERSAMA

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 dan M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009
Tentang Penerbitan Paspos Bagi Jemaah Haji

SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009

SKB tentang Ahmadiyah

SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979
Tentang Penyiaran Agama & Bantuan Luar Negeri

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

DEPARTEMEN KEUANGAN

Peratuan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.02/2010 Tentang Standard Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

Peratuan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

Peratuan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK0.2/ 20A7
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2OO8

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Peratuan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007
Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

KEMENTRIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kepmen PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004
Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kepmen PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002
Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara

Read User's Comments(0)

Visi dan Misi KUA Kec. Mulyorejo Kota Surabaya

20.19.00 |

A. Visi dan Misi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Mulyorejo yang Agamis, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Bathin yang terbangun dari Keluarga Sakinah”. Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah :

1. Agamis : Suatu mainstrem sikap masyarakat yang dijiwai dari ruh agama, sehingga semua tindakan atau perbuatan dan kebijakan yang terdapat dalam tatanan masyakat tersebut didasarkan atas aturan-aturan agamanya.

2. Rukun : Keadaan sosial masyarakat yang harmonis dan guyub baik, hubungan internal pemeluk agama maupun antar pemeluk agama.

3. Cerdas : Memiliki kepandaian yang bagus, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non formal, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan keummatan secara mandiri.

4. Mandiri : Keadaan atau sikap masyarakat yang independent dan tidak bergantung pada siapapun dalam melaksanakan kehidupannya.

5. Sejahtera lahir dan bathin : Keadaan masyarakat yang telah tercukupi kebutuhan lahir dan bathinnya sehingga tidak bergantung pada bantuan orang/masyakat lain.

4. Keluarga Sakinah : Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih saying antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Dengan visi KUA Kec. Mulyorejo yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan diantara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA Kecamatan Mulyorejo, yaitu : “ Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara profesional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat yang agamis, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir bathin yang terbangun dari keluarga sakinah”, melalui :

1. Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.

2. Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.

3. Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.

4. Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan ummat dan hisab rukyat.

5. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jama’ah haji.

Read User's Comments(0)

NO.	HARI / TGL	JAM	NAMA CATIN	TEMPAT PELAKSANAAN
1. 2. 3. 4. 5.	Rabu / 11 Sabtu / 14 Sabtu / 14 Sabtu / 21 Sabtu / 28	10 07 09 08 08	Arie + Retno Hari + Dwi Ajeng Faisal + Yunita dr. Ettera + Lia Iqbal + Dita	Manyar Sabrangan 2/18 Wisma Permai 9 / 7 Manyar Tegal Hotel Mojopahit Kertajaya Indah Tgh 7/34

NO.	HARI / TGL	JAM	NAMA CATIN	TEMPAT PELAKSANAAN
1. 2.	Jum'at / 10 Selasa / 14	08 10	Iswahyu + Yustina Adi + Yayuk	Dpn Aprtmn Cosmopolis KUA

About Me

Blog Archive

H i s a b

Jenis Hisab dalam Falak

R u k y a t

Makna Haji

Hukum dan Kedudukan Haji

Syarat-Syarat Kewajiban Haji

Macam-Macam Pelaksanaan Haji

Rukun-Rukun Haji (jika ditinggalkan, haji menjadi batal)

Wajib-wajib Haji (jika ditinggalkan, wajib membayar DAM)

Manasik Haji

pernikahan

Dasar dan Tujuan

Persyaratan Administrasi Pernikahan

Rujuk

Masih Mungkinkah Rujuk?

TAHUN 2008

TAHUN 2006

TAHUN 2004

TAHUN 2003

TAHUN 2002

TAHUN 2001

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN 2010

TAHUN 2009

TAHUN 2008

TAHUN 2007

TAHUN 2006

TAHUN 2005

TAHUN 2004

TAHUN 2003

TAHUN 2005

TAHUN 2004

TAHUN 2003

TAHUN 2002

TAHUN 2001

TAHUN 2010

TAHUN 2009

TAHUN 2008

TAHUN 2007

TAHUN 2006

TAHUN 2005

TAHUN 2004

TAHUN 1983

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

KEPUTUSAN DIRJEN

INSTRUKSI MENTERI AGAMA

PERATURAN BERSAMA

DEPARTEMEN KEUANGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KEMENTRIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

A. Visi dan Misi

Pengunjung

Waktu Sekarang....